 |
| Ngatiman (Wakil Ketua GMPK Jateng) |
Catatan Redaksi bag 1
Oleh : Ngatiman, (Wakil ketua GMPK Jawa Tengah)
Pendahuluan
Pemilu adalah sebuah "Transmission of Belt" sehingga kekuasaan yg berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yg kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat.
Urgensi pemilu secara teoritik adalah : Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi ke dalam 2 (dua) organ negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Meski demikian, perlu juga disadari bahwa demokrasi tidaklah sempurna. Potensi masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak ataupun pemlihan legislatif/DPD atau pun presiden dan wakil presiden meliputi efektivitas dan efisiensi anggaran, ancaman money politik dan black campaigne yang masif, profesionalitas penyelenggara baik dari hulu hingga hilir dan bahkan kemungkinan terjadinya kegaduhan politik.
Disadari atau tidak, bahwa hingga saat ini para stakeholder belum dapat merumuskan strategi jitu dalam melumpuhkan tingkat pragmatisme masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menanti momentum pilkada atau pemilihan umum untuk memperkaya diri sendiri dengan menjual nama rakyat. (bersambung)
