 |
| Ngatiman (Wakil Ketua GMPK Jawa Tengah |
Oleh :
Ngatiman,
(Wakil ketua GMPK Jawa Tengah)
Sistem Penyelenggaraan Pemilu
Berdasarkan teori yang relevan adalah dengan memakai teori Sistem Hukum (Lawarance M Freedman)
Struktur (Legal Structure)
Struktur = Kelembagaan = Organisasi yang terlibat dalam proses pemilukada seperti :
KPU RI , Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Partai Politik, MK dan Organsisasi Masyarakat serta Subtansi (Legal Subtansi)
Subtansi dalam hal ini adalah segala peraturan perundang undangan tentang kepemiluan seperti UU Pilkada serentak, UU pemilu, Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU
Kultur (Legal Culture) adalah budaya hukum masyarakat dalam pilkada yang berarti bagaimana penyelenggara terus bekerja keras supaya mendidik pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan sebaik baiknya secara bebas tanpa ada tekanan atau pengaruh lainya seperti uang, barang dan kekuasaan.
Pilkada Yang Bermartabat
Syarat syarat pemilu yang bermartabat adalah :
Struktur dalam penyelenggaraan Pilkada Harus Bermartabat Subtansi dalam hal ini aturan aturan kepemiluan/pilkada harus dilaksanakan betul betul secara baik oleh semua pihak
Kultur masyarakat pemilih harus terus di berikan pendidikan politik yang baik dan bermartabat Pilkada yang mengedepankan kedamaian berbasisis pancasila sesuai dengan Asas Pemilu
Penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Penutup
Kesimpualan
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut : Bahwa peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menyelenggarakan pemilu yang bermartabat adalah dengan melaksankan semua peraturan perundang undangan tentang kepemiluan dengan sebaik-baiknya dengan menjungjung tinggi kode etik penyelenggara pemilu.
Saran
Agar KPUD dalam menjalankan tugasnya melaksanakan sesuai peraturan perundang undangan dan perturan lainya yang berhubungan dengan kepemiluan dari mulai tahapan perencanaan, pendaftaran, kampanye, pelaksanaan dan penghitungan sehingga dapat sukses proses dan sukses hasil .rdks rm
